Oknum Nakes RSUD Palabuanratu di Ganjar 5th Penjara Atas Korupsi Dana Insentif Nakes RSUD Senilai 5,4 Miliar

SUKABUMI | Suarana.com - korupsi dana insentif nakes RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi senilai Rp 5,4 miliar terus bergulir di persidangan. Terdakwanya, Herlan Cristoval, sudah menjalani sidang penuntutan.

"Menuntut, menyatakan terdakwa Herlan Cristoval terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," demikian bunyi tuntutan itu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000 subsidiair 3 bulan kurungan," ucapnya.

Selain pidana badan, Herlan juga dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp 135 juta. Jika uang pengganti tak mampu dibayar, maka hukuman untuk Herlan akan ditambah selama 2 tahun 6 bulan.

Berdasarkan agendanya, sidang Herlan akan berlanjut pada Senin (22/7/2024) besok. Jika tak ada perubahan, Hakim PN Bandung akan menjatuhkan putusan terhadap Herlan Cristoval atas kasus korupsi dana insentif nakes RSUD Palabuhanratu.

Sebagaimana diketahui, kasus ini terjadi saat Herlan masih menjabat Kepala Ruangan COVID-19 di RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam dakwaan, Herlan disebut bersama Direktur RSUD dr Damayanti Pramasari, Kasi Pelayanan Wisnu Budi Haryanto dan Kepala Bidang Pelayanan Saeful Ramdan, telah merugikan keuangan negara Rp 5,4 miliar dengan cara memanipulasi nama-nama penerima dana insentif nakes COVID-19.

Dari kasus korupsi itu, kejaksaan telah menyita uang sebesar Rp 4,85 miliar dari nakes RSUD Palabuhanratu. Uang penyitaan itu nantinya akan digunakan dan dihitung sebagai pengurang dari nilai kerugian negara.

Herlan Cristoval pun didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primair.

Serta Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair.